Menu

Mode Gelap
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Ungkap Wajah dan Arti Nama Anak Kedua Tak Restui Hubungan Eva Manurung dan Jordan Ali, Febby Carol: Bikin Malu Empat Tempat Kafe Terbaik di Patrol, Indramayu, Jawa Barat Wulan Guritno Jalani Pemeriksaan Terkait Kasus Promosi Judi Online Aldi Taher Doakan Masalah Yadi Sembako Segera Selesai

Hukum dan Pemerintahan · 22 Agu 2023 19:55 WIB ·

Kemenkumham Maluku Utara Jadikan “Reformasi Birokrasi Berdampak” Sebagai Poin Pendampingan


 Kemenkumham Maluku Utara jadikan Reformasi Birokrasi Berdampak sebagai poin pendampingan (dok. Istimewa) Perbesar

Kemenkumham Maluku Utara jadikan Reformasi Birokrasi Berdampak sebagai poin pendampingan (dok. Istimewa)

Domestik.co.id – Ternate – Pelaksanaan ‘reformasi birokrasi (RB) berdampak’ yang ditandai dengan pemenuhan data dukung di level RB General menjadi hal yang wajib dipenuhi oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut).

Tak terkecuali pendampingan yang digelar oleh Kanwil Kemenkumham Malut pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas II Ternate. Pendampingan mengarah pada upaya pelaksanaan dan pelaporan RB General, maupun di level pembangunan zona integritas.

Hal tersebut menjadi perhatian penuh Kakanwil Kemenkumham Malut M Adnan dalam berbagai kesempatan, yang mendorong seluruh satker agar dapat melaksanakan dan memenuhi daduk RB dan ZI sesuai target dan waktu yang ditetapkan.

Kasubbid Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan dan Rehabilitas, Mukadam Warang bersama Tim Pendamping saat memberikan penguatan pemenuhan data dukung RB dan ZI pada Tim Pokja Rupbasan Ternate menuturkan, komposisi tim ZI Rupbasan sejatinya dapat memenuhi seluruh laporan pada aplikasi erb.kemenkumham.go.id.

Baca Juga  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Mendorong Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Kabupaten Mamasa

“Sikap proaktif Kasatker dan Ketua Tim RB dan ZI memainkan peran penting dalam pelaksanaan dan pemenuhan daduk RKT RB General dan ZI WBK. Ini patut diperkuat oleh jajaran Rupbasan Ternate,” pesan pria yang akrab disapa Bang Adam ini, Selasa (22/08), bertempat di aula Rupbasan Ternate.

Selanjutnya, Tim Pendampingan menyampaikan paparan berisi evaluasi pemenuhan daduk RKT RB maupun pembangunan ZI WBK. Ridwan, anggota Tim Pendamping saat pendampingan menjelaskan, RKT RB General merupakan bagian dari reformasi birokrasi berdampak yang menjadi sasaran Presiden RI.

“RKT RB General pada satker saat ini dilakukan verifikasi berlapis baik oleh Kanwil maupun Inspektorat Jenderal. Olehnya itu, satker wajib memenuhi seluruh data dukung dan catatan. Karena ini akan berpengaruh pada Indeks RB Kemenkumham RI tahun 2023,” ujarnya.

RKT RB General merupakan instrumen reformasi birokrasi berdampak yang berbasis pada penguatan tata kelola organisasi. Sementara RKT RB Tematik mengacu pada dampak yang dicapai sesuai dengan prioritas pembangunan pemerintah, seperti peningkatan investasi, pengurangan kemiskinan, percepatan belanja Produk Dalam Negeri, digitalisasi, dan lainnya. Adapun RKT RB Meso terkait penyederhanaan regulasi.

Baca Juga  Sekjen Kemenkumham RI Jadi Penjabat Gubernur, Kakanwil Parlindungan Sampaikan Ucapan Selamat

Terkait dengan pemenuhan data dukung, tambah Junaidi, anggota Tim Pendamping, pada kesempatan yang sama menuturkan bahwa pentingnya sinergitas antara sesama Tim Pokja. Ia menjelaskan kekompakkan pada gilirannya dapat mempermudah kerja-kerja tim pokja RB dan ZI.

Sementara itu, Ketua Tim Pokja RB dan ZI Rupbasan Ternate, Taufik Hadinoto mengajak timnya untuk bersama-sama mengevaluasi pelaksanaan dan pemenuhan data dukung. Ia berharap penguatan itu dapat memberikan informasi bagi tim pokja Rupbasan Ternate sehingga kedepannya pelaksanaan dan pemenuhan daduk RB dan ZI dapat terpenuhi sesuai target pada rencana aksi RB.

Artikel ini telah dibaca 23 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Sosialisasi Jaminan Fidusia untuk Mewujudkan Kepastian dan Perlindungan Hukum di Sulawesi Barat

22 September 2023 - 20:19 WIB

Foto: Dok. Istimewa

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Gencar Menata Barang Milik Negara (BMN) dan Membahas Sertifikasi Tanah Hibah

22 September 2023 - 19:52 WIB

Foto: Dok. Istimewa

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Mendorong Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Kabupaten Mamasa

22 September 2023 - 19:46 WIB

Foto: Dok. Istimewa

Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar Maksimalkan Koordinasi Pengelolaan JDIH dengan Pemerintah Daerah Mamasa

22 September 2023 - 19:34 WIB

Foto: Dok. Istimewa

Koordinasi Teknis Hukum dan HAM di Bali: Peran Strategis Kantor Wilayah

22 September 2023 - 19:27 WIB

Foto: Dok. Istimewa

Andi Basmal Apresiasi Jajaran atas Suksesnya Kunker Menkumham Yasonna di Malut

22 September 2023 - 16:20 WIB

Foto: Kemenkumham Malut (Dok. Istimewa)
Trending di Hukum dan Pemerintahan