Menu

Mode Gelap
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Ungkap Wajah dan Arti Nama Anak Kedua Tak Restui Hubungan Eva Manurung dan Jordan Ali, Febby Carol: Bikin Malu Empat Tempat Kafe Terbaik di Patrol, Indramayu, Jawa Barat Wulan Guritno Jalani Pemeriksaan Terkait Kasus Promosi Judi Online Aldi Taher Doakan Masalah Yadi Sembako Segera Selesai

News · 4 Okt 2023 18:44 WIB ·

Laksanakan Penguatan Pelaksanaan Tugas, Kanwil Kemenkumham Maluku Utara Komitmen dengan Reformasi Birokrasi Jokowi


 Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut (dok. istimewa) Perbesar

Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut (dok. istimewa)

Domestik.co.id – Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) melaksanakan kegiatan Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Reformasi Birokrasi Untuk Pencapaian Target Kinerja di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto, Rabu (04/10/2023).

Kegiatan yang di adakan di Aula Gamala Kanwil Kemenkumham Malut ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) M. Adnan, Para Kepala Divisi, para Pejabat di Kanwil Kemenkumham Malut, Serta JFT dan JFU.

Kegiatan diawali dengan sambutan selamat datang oleh Kakanwil M. Adnan, beliau menjelaskan bahwa Kanwil Kemenkumham Malut memiliki 15 Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 13 UPT Pemasyarakatan, dan 2 UPT Keimigrasian yang tersebar di Maluku Utara. Dengan jumlah ASN per Oktober 2023 pada seluruh satuan kerja sebanyak 869 ASN, dan dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), terdapat 1 satker yakni Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo yang telah meraih predikat WBK pada tahun 2022. Sementara Rutan Kelas IIB Ternate saat ini sedang dalam proses penilaian mandiri oleh TPI dan TPN.

Baca Juga  Ikuti Zoom Meeting, Kadiv Pemasyarakatan Kemenkumham Maluku Utara Berpesan Jaga Kedisiplinan

“Dalam pelaksanaan “reformasi birokrasi berdampak”, kami terus berupaya memperkuat tata kelola organisasi dan pelayanan publik kepada stakeholders untuk mendukung pencapaian program prioritas pemerintah,” Ujarnya.

Kemudian beliau meminta arahan dan bimbingan dari Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Bapak Lucky Agung Binarto untuk dapat memberikan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi.

“Arahan dan bimbingan dari Bapak Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi kiranya menjadi penyulut dan penyemangat 8 bagi kami seluruh jajaran untuk dapat berkontribusi positif bagi Kementerian Hukum dan HAM yang kita cintai,” Ujarnya.

Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut (dok. istimewa)

Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut (dok. istimewa)

Kemudian dilanjutkan dengan penguatan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto, beliau mengatakan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo tentang Reformasi Birokrasi, ada 3 yang diperlukan Birokrasi yang Berdampak, Dirasakan langsung masyarakat, Reformasi Birokrasi Bukan Tumpukan Kertas, dan Birokrasi Lincah dan Cepat.

Baca Juga  Kemenkumham Maluku Utara Lakukan Kegiatan Rutin Apel Pagi: Memperkuat Solidaritas dan Meningkatkan disiplin Kerja di Kalangan Pegawai

“Tujuan RB adalah Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik, RB ada General dan Tematik RB General Fokusnya adalah Memperbaiki Manajemen Internal Seluruh Instansi Pemerintah, RB Tematik, Mempercepat Pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional,” Jelasnya.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan RB bekerja dengan mengurai dan menyelesaikan secara konkret akan masalah yang terkait tata kelola pada isu / program prioritas pemerintah.

“Outcome akhir yang ingin dicapai dalam RB Nasional adalah “Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik” dengan 4 (empat) indikator kinerja. Untuk mendukung outcome akhir tersebut, maka intermediate outcome Kementerian Hukum dan HAM adalah “Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersih, efektif dan berdaya saing dalam mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik” dengan indikator kinerja,“Indeks RB Kementerian Hukum dan HAM,” Ujarnya.

Artikel ini telah dibaca 102 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Karyawan Minimarket di Depok Bobol Brankas Tempatnya Bekerja untuk Judi Online

9 Desember 2023 - 13:55 WIB

Calon Legislatif Dapil 6 Kabupaten Indramayu Ainun Nadjib S.H., Melakukan Kegiatan Sosialiasi di Kecamatan Haurgeulis

5 November 2023 - 09:01 WIB

Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat Hadiri Simulasi Pengamanan Pemilu Tahun 2024

12 Oktober 2023 - 16:37 WIB

Simulasi pengamanan kota (dok. istimewa)

Tingkatkan Layanan, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat Laksanakan Sosialisasi Sapo Perdes

12 Oktober 2023 - 16:32 WIB

Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat sosialisasi Sapo Perdes (dok. istimewa)

Lucky Hakim Promosikan Mohamad Ainun Nadjib untuk Jabat Sebagai Caleg Dapil 6 Kabupaten Indramayu

11 Oktober 2023 - 21:41 WIB

Pimpin Monev Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi, Andi Basmal Ajak Jajaran Penuhi Data Dukung

11 Oktober 2023 - 18:52 WIB

Rapat Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Kemenkumham Maluku Utara (dok. istimewa)
Trending di News