Menu

Mode Gelap
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Ungkap Wajah dan Arti Nama Anak Kedua Tak Restui Hubungan Eva Manurung dan Jordan Ali, Febby Carol: Bikin Malu Empat Tempat Kafe Terbaik di Patrol, Indramayu, Jawa Barat Wulan Guritno Jalani Pemeriksaan Terkait Kasus Promosi Judi Online Aldi Taher Doakan Masalah Yadi Sembako Segera Selesai

Hukum dan Pemerintahan · 31 Jul 2023 20:43 WIB ·

Mandat Baru Airlangga Hartanto Seusai Pertemuan DPD Partai Golkar Di Bali?


					Mandat Baru Airlangga Hartanto Seusai Pertemuan DPD Partai Golkar Di Bali? Perbesar

Domestik.co.id Mandat baru ketua umum Airlangga Hartanto seusai pertemuan DPD Partai Golkar seluruh Indonesia di Bali. Mandat itu di berikan setelah melihat kondisi politik hari ini yang mempengaruhi elektabilitas Partai Golkar dan Airlangga Hartanto. 

Mandat Baru yang diberikan DPD Partai Golkar ke ketua umum Airlangga Hartanto pada pertemuan di Bali adalah mengubah hasil Musyawarah Nasional (Munas) Golkar 2019 soal dukungan kepada Airlangga Hartanto sebagai calon presiden 2024. Perubahan mandat ini diberikan setelah melihat situasi politik yang tidak memungkinkan Airlangga Hartanto untuk maju sebagai Calon Presiden.

Dalam pertemuan itu, kata Doli, seluruh DPD tingkat provinsi sepakat memberikan mandat baru, yakni menyerahkan sepenuhnya kepada Airlangga untuk menentukan calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Baca Juga  Kakanwil Kemenkumham Sulbar Maksimalkan Pelayanan Publik Basis Indeks IPK-IKM dan Indeks Integritas

“Kami sudah melihat selama ini Ketua Umum kami cukup aktif untuk berkomunikasi dengan semua pimpinan partai politik. Berikutnya kami menegaskan bahwa Partai Golkar ini bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi,” kata Doli di Badung, Bali, Ahad kemarin, 30 Juli 2023.

Seluruh DPD Partai Golkar Menolak Munaslub

Pertemuan DPD di bali juga membahas mengenai isu munaslub, lewat keterangan terbuka, Doli mengatakan seluruh pimpinan DPD Partai Golkar menolak adanya munaslub dan tetap percaya kepimpinan Partai Golkar dibawah Airlangga Hartanto.

Dikutip dari Tempo.co, “Kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan isu Munaslub diusulkan dua pertiga, kami nyatakan 100 persen kami di sini menolak Munaslub,” kata Doli.

Doli menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, seluruh DPD juga tetap menyatakan mendukung Airlangga untuk menjabat sebagai ketua umum hingga akhir masa jabatannya.

Baca Juga  Bentuk Upaya Pembangunan Hukum, Kemenkumham Sulawesi Barat Lakukan Penyuluhan UU KUHP

“Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan seluruh agenda politik 2024 bersama Bapak Airlangga Hartarto,” ucapnya.

Selain itu pernyataan Doli juga di amini ketua DPD partai Golkar lainnya salah satunya adalah Ace Hasan Syadzily dari DPD Jawa Barat. Ace mengklaim seluruh DPD Golkar solid menolak wacana Munaslub dan mendukung keberlanjutan kepemimpinan Airlangga.

“Dari 38 ketua DPD Provinsi se-Indonesia menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Golkar dan menolak wacana munaslub,” jelas Ace Hasan, Senin, 31 Juli 2023.

Mandat baru ketua umum Airlangga Hartanto ini menjadi langkah politik yang wajib diperhatikan, apakah akan memilih mendukung Prabowo atau Ganjar?

Mengigat PPP dan PAN yang tergabung dalam satu Koalisi Indonesian Bersatu bentukan Partai Golkar bersebrangan. PPP mendukung Ganjar dan PAN condong ke Prabowo Subianto.

Artikel ini telah dibaca 29 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Al Zaytun dan Panji Gumilang Meresahkan, Model dan DJ Cantik Ini Angkat Bicara

10 Mei 2024 - 22:45 WIB

Screenshot 2023 07 27 18.15.39

Sadari Pentingnya Kekayaan Intelektual, Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Barat Galakkan Kerja Sama Pembentukan Sentra KI

30 April 2024 - 11:38 WIB

WhatsApp Image 2023 07 25 at 18.53.16

Sosialisasi Jaminan Fidusia untuk Mewujudkan Kepastian dan Perlindungan Hukum di Sulawesi Barat

22 September 2023 - 20:19 WIB

Foto: Dok. Istimewa

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Gencar Menata Barang Milik Negara (BMN) dan Membahas Sertifikasi Tanah Hibah

22 September 2023 - 19:52 WIB

Foto: Dok. Istimewa

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Mendorong Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Kabupaten Mamasa

22 September 2023 - 19:46 WIB

Foto: Dok. Istimewa

Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar Maksimalkan Koordinasi Pengelolaan JDIH dengan Pemerintah Daerah Mamasa

22 September 2023 - 19:34 WIB

Foto: Dok. Istimewa
Trending di Hukum dan Pemerintahan