Menu

Mode Gelap
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Ungkap Wajah dan Arti Nama Anak Kedua Tak Restui Hubungan Eva Manurung dan Jordan Ali, Febby Carol: Bikin Malu Empat Tempat Kafe Terbaik di Patrol, Indramayu, Jawa Barat Wulan Guritno Jalani Pemeriksaan Terkait Kasus Promosi Judi Online Aldi Taher Doakan Masalah Yadi Sembako Segera Selesai

Hukum dan Pemerintahan · 10 Agu 2023 12:21 WIB ·

Buka Pelaksanaan FGD Pembinaan dan Penguatan IRH, Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Barat: Reformasi Suatu Kebutuhan agar Survive dan Diterima Masyarakat


 Kakanwil Kemenkumham Sulbar saat membuka FGD IRH (dok. istimewa) Perbesar

Kakanwil Kemenkumham Sulbar saat membuka FGD IRH (dok. istimewa)

Domestik.co.id – Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan membuka Pelaksanaan FGD Pembinaan dan Penguatan Kepada Sekretariat Wilayah (Indeks Reformasi Hukum) IRH serta Pendampingan Pengunggahan Dan Pemenuhan Data Dukung IRH Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Ruang Rapat Baharuddin Lopa.

“Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah adalah merupakan suatu kebutuhan agar instansi tersebut bisa survive dan diterima oleh Masyarakat,” ujar Parlindungan dalam kesempatan itu. Ia mengatakan, Reformasi birokrasi menjadi salah satu dari lima agenda prioritas pembangunan nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan.

Kakanwil Kemenkumham Sulbar saat membuka FGD IRH (dok. istimewa)

Kakanwil Kemenkumham Sulbar saat membuka FGD IRH (dok. istimewa)

“Dimana arahan presiden terkait tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah untuk mewujudkan birokrasi yang berorientasi hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat,” sambung salah seorang Kakanwil unit wilayah dibawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu.

Baca Juga  Genjot Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kemenkumham Sulawesi Barat Adakan Mobile IP Clinic di Legal Expo 2023

Parlindungan menambahkan, salah satu unsur utama dalam hal perbaikan tata kelola pemerintahan adalah melaksanakan reformasi hukum.

“Agar berdampak signifikan, maka pelaksanaan reformasi hukum harus dilakukan dengan kemauan yang kuat, konsistensi dan kolaborasi antarpihak yang terkait,” tuturnya.

Kakanwil Kemenkumham Sulbar saat membuka FGD IRH (dok. istimewa)

Kakanwil Kemenkumham Sulbar saat membuka FGD IRH (dok. istimewa)

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rahendro Jati menilai Indeks reformasi hukum merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi terhadap regulasi yang telah berjalan.

Baca Juga  Pimpin Monev Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi, Andi Basmal Ajak Jajaran Penuhi Data Dukung

“Sehingga hal ini penting dilakukan dalam rangka mensukseskan program reformasi hukum, sehingga memberikan nilai manfaat kepada Masyarakat,” imbuhnya.

Dalam penyelenggaraan kegiatan itu, bertindak selaku narasumber Tim sekretariat IRH pada Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham, serta dihadari oleh perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan seluruh anggota tim IRH pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat serta sejumlah peserta dari instansi terkait.

Artikel ini telah dibaca 33 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Sosialisasi Jaminan Fidusia untuk Mewujudkan Kepastian dan Perlindungan Hukum di Sulawesi Barat

22 September 2023 - 20:19 WIB

Foto: Dok. Istimewa

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Gencar Menata Barang Milik Negara (BMN) dan Membahas Sertifikasi Tanah Hibah

22 September 2023 - 19:52 WIB

Foto: Dok. Istimewa

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Mendorong Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Kabupaten Mamasa

22 September 2023 - 19:46 WIB

Foto: Dok. Istimewa

Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar Maksimalkan Koordinasi Pengelolaan JDIH dengan Pemerintah Daerah Mamasa

22 September 2023 - 19:34 WIB

Foto: Dok. Istimewa

Koordinasi Teknis Hukum dan HAM di Bali: Peran Strategis Kantor Wilayah

22 September 2023 - 19:27 WIB

Foto: Dok. Istimewa

Andi Basmal Apresiasi Jajaran atas Suksesnya Kunker Menkumham Yasonna di Malut

22 September 2023 - 16:20 WIB

Foto: Kemenkumham Malut (Dok. Istimewa)
Trending di Hukum dan Pemerintahan