Menu

Mode Gelap
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Ungkap Wajah dan Arti Nama Anak Kedua Tak Restui Hubungan Eva Manurung dan Jordan Ali, Febby Carol: Bikin Malu Empat Tempat Kafe Terbaik di Patrol, Indramayu, Jawa Barat Wulan Guritno Jalani Pemeriksaan Terkait Kasus Promosi Judi Online Aldi Taher Doakan Masalah Yadi Sembako Segera Selesai

Hukum dan Pemerintahan · 15 Agu 2023 15:14 WIB ·

Harmonisasi Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Gandeng Kemenkumham Maluku Utara


 Kemenkumham Maluku Utara fasilitasi Kabupaten Halmahera Timur gelar harmonisasi Ranperda (dok. Istimewa) Perbesar

Kemenkumham Maluku Utara fasilitasi Kabupaten Halmahera Timur gelar harmonisasi Ranperda (dok. Istimewa)

Domestik.co.id – Ternate – Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara memfasilitasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim) dalam rangka harmonisasi rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Harmonisasi tersebut dilaksanakan dengan menggelar pertemuan secara langsung antara Kanwil Kemenkumham Malut dengan Pemkab Haltim di Aula Gamalama Kanwil, Selasa (15/8/2023) yang dihadiri oleh Kabid Hukum, Sarwedi Siregar, Kasubid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Mohammad Ikbal, serta tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Malut.

 

Kemenkumham Maluku Utara fasilitasi Kabupaten Halmahera Timur gelar harmonisasi Ranperda (dok. Istimewa)

Kemenkumham Maluku Utara fasilitasi Kabupaten Halmahera Timur gelar harmonisasi Ranperda (dok. Istimewa)

Sementara dari Pemkab Haltim, turut hadir Kabag Hukum dan Organisasi, Ardiansyah Madjid, Kadis Perikanan, Kadis DKP, Kabid DPMPTSP, Kabid Perkim, Kabid BPKAD, Perancang Peraturan Perundang-undangan bagian Hukum, dan staf bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Haltim.

Baca Juga  Kemenkumham Maluku Utara Laksanakan Olahraga Tiap Pekan untuk Topang Produktifitas Pegawai

Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa ranperda yang diusulkan oleh Pemkab Haltim dapat dilanjutkan pembentukannya dengan memperhatikan beberapa catatan. Catatan dimaksud diantaranya, perlunya keselarasan baik secara teknis perumusan maupun sunstansi materi muatan.

Baca Juga  890 Bandar Narkoba Dipindahkan ke Nusakambangan, Parlindungan: Sebuah Langkah Positif!

Penyelarasan teknis diperlukan untuk menyesuaikan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kemenkumham Maluku Utara fasilitasi Kabupaten Halmahera Timur gelar harmonisasi Ranperda (dok. Istimewa)

Kemenkumham Maluku Utara fasilitasi Kabupaten Halmahera Timur gelar harmonisasi Ranperda (dok. Istimewa)

Sementara penyelarasan substansi materi muatan, perlu dilakukan untuk lebih menyesuaikan dengan substansi norma pajak daerah dan retribusi daerah dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kedua penyelerasan tersebut dimaksudkan agar ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang diusulkan Pemkab Haltim untuk diharmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Artikel ini telah dibaca 16 kali

Baca Lainnya

Karyawan Minimarket di Depok Bobol Brankas Tempatnya Bekerja untuk Judi Online

9 Desember 2023 - 13:55 WIB

Calon Legislatif Dapil 6 Kabupaten Indramayu Ainun Nadjib S.H., Melakukan Kegiatan Sosialiasi di Kecamatan Haurgeulis

5 November 2023 - 09:01 WIB

Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat Hadiri Simulasi Pengamanan Pemilu Tahun 2024

12 Oktober 2023 - 16:37 WIB

Simulasi pengamanan kota (dok. istimewa)

Tingkatkan Layanan, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat Laksanakan Sosialisasi Sapo Perdes

12 Oktober 2023 - 16:32 WIB

Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat sosialisasi Sapo Perdes (dok. istimewa)

Lucky Hakim Promosikan Mohamad Ainun Nadjib untuk Jabat Sebagai Caleg Dapil 6 Kabupaten Indramayu

11 Oktober 2023 - 21:41 WIB

Pimpin Monev Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi, Andi Basmal Ajak Jajaran Penuhi Data Dukung

11 Oktober 2023 - 18:52 WIB

Rapat Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Kemenkumham Maluku Utara (dok. istimewa)
Trending di News