Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi landasan ideologi dan falsafah hidup bangsa. Pancasila terdiri dari lima prinsip dasar yang disusun sebagai panduan moral, politik, sosial, dan budaya. Proses perumusan Pancasila tidak terjadi dalam satu malam, melainkan melalui berbagai tahap dan perdebatan yang melibatkan tokoh-tokoh nasional. Berikut adalah garis waktu sejarah perumusan Pancasila:
1. Awal Gagasan (1942-1945)
Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), kondisi Indonesia berada dalam keadaan genting. Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia sebagai bagian dari upaya menarik dukungan dari rakyat Indonesia.
Pada bulan Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau “Dokuritsu Junbi Chōsakai”. Tugas BPUPKI adalah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, termasuk menyusun dasar negara.
2. Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945)
Pada 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertamanya di Gedung Chuo Sangi In, Jakarta, untuk membahas dasar negara. Dalam sidang ini, tiga tokoh utama menyampaikan pandangan mereka tentang dasar negara:
29 Mei 1945: Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usulannya mengenai dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima asas:
- Peri Kebangsaan
- Peri Kemanusiaan
- Peri Ketuhanan
- Peri Kerakyatan, dan
- Kesejahteraan Rakyat.
31 Mei 1945: Prof. Dr. Supomo mengusulkan dasar negara berdasarkan paham integralistik, yaitu negara yang bersifat menyeluruh, tidak memihak pada golongan tertentu, dan mendasarkan pada kebudayaan Indonesia. Dasar negara menurut Supomo terdiri dari:
- Persatuan
- Kekeluargaan
- Keseimbangan lahir dan batin
- Musyawarah, dan
- Keadilan sosial.
1 Juni 1945: Ir. Soekarno mengemukakan pidatonya yang dikenal sebagai “Lahirnya Pancasila”. Ia mengusulkan lima prinsip dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, yaitu:
- Kebangsaan Indonesia
- Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
- Mufakat atau Demokrasi
- Kesejahteraan Sosial, dan
- Ketuhanan Yang Maha Esa
Nama “Pancasila” diusulkan oleh Soekarno untuk menggambarkan lima prinsip tersebut.
3. Pembentukan Panitia Sembilan (22 Juni 1945)
Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuk sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia Sembilan. Panitia ini terdiri dari sembilan tokoh nasional, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Ahmad Subardjo, Mr. Muhammad Yamin, dan Wahid Hasyim. Panitia ini bertugas untuk merumuskan kembali dan memperjelas konsep dasar negara Indonesia.
Pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil merumuskan sebuah naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Piagam Jakarta memuat lima sila yang menjadi cikal bakal Pancasila, dengan sila pertama berbunyi: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”
4. Sidang Kedua BPUPKI (10 – 16 Juli 1945)
Dalam sidang kedua BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 10 hingga 16 Juli 1945, konsep Piagam Jakarta dibahas lebih lanjut. Sidang ini juga membahas rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) serta pembentukan perangkat negara lainnya.
Meskipun ada perdebatan yang intens, akhirnya konsep dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta diterima sebagai salah satu langkah awal pembentukan negara Indonesia.
5. Perubahan Piagam Jakarta (18 Agustus 1945)
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945.
Dalam sidang ini, muncul keberatan dari perwakilan Indonesia Timur terhadap kalimat “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam Piagam Jakarta. Mereka menganggap frasa tersebut diskriminatif dan bisa menyebabkan perpecahan.
Setelah melalui diskusi yang mendalam, para pemimpin nasional sepakat untuk mengubah sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai bentuk kompromi yang mencerminkan kebersamaan dan keberagaman Indonesia.
6. Pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara (18 Agustus 1945)
Pada tanggal yang sama, 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengesahan ini menandai lahirnya Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara.
7. Pancasila Setelah Kemerdekaan
Setelah kemerdekaan, Pancasila terus menjadi acuan utama dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan nasional. Pemerintah mengadakan berbagai upaya untuk menguatkan pemahaman dan penerapan Pancasila melalui pendidikan dan kegiatan sosial.
Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila diangkat sebagai asas tunggal dalam berorganisasi di Indonesia. Namun, setelah reformasi 1998, pendekatan terhadap Pancasila menjadi lebih fleksibel dan terbuka.
Perumusan Pancasila adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan banyak pihak dengan latar belakang yang beragam.
Lini waktu sejarah ini menunjukkan betapa pentingnya dialog, kompromi, dan musyawarah dalam membentuk dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh elemen bangsa Indonesia. Pancasila kini menjadi identitas nasional yang terus dijaga dan diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia.
