Menu

Mode Gelap
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Ungkap Wajah dan Arti Nama Anak Kedua Tak Restui Hubungan Eva Manurung dan Jordan Ali, Febby Carol: Bikin Malu Empat Tempat Kafe Terbaik di Patrol, Indramayu, Jawa Barat Wulan Guritno Jalani Pemeriksaan Terkait Kasus Promosi Judi Online Aldi Taher Doakan Masalah Yadi Sembako Segera Selesai

Hukum dan Pemerintahan · 13 Agu 2023 19:38 WIB ·

Selenggarakan Mobile Intellectual Property Clinic di Legal Expo 2023, Kemenkumham Sulawesi Barat Berupaya Dorong Kualitas Kekayaan Intelektual


 Kegiatan Pembukaan Legal Expo 2023 kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat (dok. istimewa) Perbesar

Kegiatan Pembukaan Legal Expo 2023 kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat (dok. istimewa)

Domestik.co.id – Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat mendukung peningkatan kualitas Kekayaan Intelektual di Sulawesi Barat. Pada gelaran Legal Expo 2023, Kanwil Kemenkumham Sulbar menghadirkan booth Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC) di Rumah Adat Mamuju pada 13 dan 14 Agustus.

Perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Merek Madya, Amir Batau menyampaikan bahwa MIPC merupakan salah satu implementasi “Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual Hadir di tengah Masyarakat”. Penyelenggaraan Layanan Mobile IP Clinic sebagai upaya bersama dari Kemenkumham, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi dalam mendorong pertumbuhan kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat ini.

Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi ke-27 dari penyelenggaraan Kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) di wilayah pada tahun 2023.

Kegiatan Pembukaan Legal Expo 2023 kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat (dok. istimewa)

Kegiatan Pembukaan Legal Expo 2023 kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat (dok. istimewa)

Membacakan sambutan dari Dirjen KI, Ia mengatakan bahwa kerja sama, sinergi, dan kolaborasi oleh seluruh stakeholder untuk membumikan ekosistem Kekayaan Intelektual mulai dari mulai dari menciptakan, melindungi, dan memanfaatkan kekayaan intelektual khususnya Kekayaan Intelektual dari dalam negeri harus terus ditingkatkan secara berkesinambungan untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Potensi Kekayaan Intelektual sebagai salah satu senjata yang mendukung berbagai lini ekonomi khususnya ekonomi kreatif dari sektor UMKM harus tetap mampu berdikari dan bangkit di tengah era pasca pandemi COVID yang telah melanda sejak tahun 2020.

Pada tahun 2021 kontribusi Kekayaan Intelektual (KI) dalam sektor Ekonomi Kreatif bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp 1.300 triliun Rupiah dengan serapan tenaga kerja sebanyak 17 juta orang selama satu tahun yang menempatkan Indonesia dalam peringkat 3 besar dunia dari segi persentasenya terhadap PDB dan berada di posisi 3, setelah AS dengan Hollywood dan Korea Selatan dengan K-Pop-nya.

Sambutan dalam kegiatan Legal Expo 2023 kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat (dok. istimewa)

Sambutan dalam kegiatan Legal Expo 2023 kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat (dok. istimewa)

“Saat ini sebagian besar pelaku usaha yang bergerak di sektor Ekraf berbasis KI di Indonesia masih banyak yang belum memiliki pelindungan Kekayaan Intelektual. Sebagai model ekonomi yang bertumpu pada kekuatan sumber daya manusia, ekonomi kreatif yang membangun pondasinya di atas Kekayaan Intelektual (KI) memerlukan pelindungan agar aset kreatif tersebut dapat tumbuh dengan pesat,” ujarnya.

Baca Juga  HUT ke-78 Kemenkumham HDKD, Kanwil Maluku Utara Ikuti Sosialisasi KUHP Secara Daring

Dengan demikian Peran Kekayaan Intelektual dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Pemberdayaan Ekonomi Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat diperlukan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi sektor UMKM masyarakat Indonesia. Utamanya setelah Indonesia terdampak krisis global Pandemi COVID-19, peranan inovasi dan kreativitas sektor UMKM diperlukan bagi pemulihan ekonomi nasional.

Diharapkan setidaknya 20 persen dari 65,46 juta (Dikutip dari: Asean Investment report) jumlah UMKM yang ada di Indonesia dapat dilindungi kekayaan intelektualnya. Dengan Jumlah UMKM 83.000 pelaku usaha di Sulawesi Barat diharapkan bisa meningkatkan potensi sektor ekraf.

Kegiatan Mobile IPC di Legal Expo 2023 kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat (dok. istimewa)

Kegiatan Mobile IPC di Legal Expo 2023 kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat (dok. istimewa)

Selain itu di Sulawesi Barat, berdasarkan pada data BPS triwulan 1 (satu) Tahun 2023, menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 3,59%. lapangan usaha tertinggi di Sulawesi Barat yaitu Lapangan Industri Pengolahan 7,51%, Lapangan Perdagangan 4,89%, dan Lapangan Pertanian 4,47%. “Sektor industri Pengelohan merupakan salah satu lapangan usaha yang sangat tepat untuk pengembangan usaha usaha kreatif dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dari sisi pariwisata,” sambungnya.

Baca Juga  BPHN Kemenkumham Raih OGP Awards di Estonia, Kakanwil Parlindungan Ungkapkan Harapannya

Ia mengatakan tingginya potensi sektor ekraf yang berasal dari UMKM baik KI personal maupun KI Komunal, dapat mendorong masyarakat bangga terhadap produk buatan Indonesia dan sekaligus dapat mensukseskan program BBI-Bangga Buatan Indonesia yang menggaungkan untuk cinta akan produk Indonesia.

Potensi IP and Tourism yang sangat besar di Sulawesi Barat pada KI Komunal tercermin dengan banyak surat pencatatan KIK yang telah di verifikasi sampai dengan tahun 2023 berjumlah 111 yang telah kami serahkan antara lain: Tari Kanjilong, Tari Sayo, Perahu Sandeq, Maluya, Mangngaro dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain Itu Indikasi Geografis Sulawesi Barat yang sudah didaftarkan Sutra Mandar serta 2 (dua) Permohonan IG yang sedang diajukan masih dalam proses kelengkapan deskripsi dan satu lagi dalam publikasi.

Kegiatan Mobile IPC di Legal Expo 2023 kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat (dok. istimewa)

Kegiatan Mobile IPC di Legal Expo 2023 kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat (dok. istimewa)

“Oleh karena itu Saya mengajak bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum mendaftarkan Merek nya untuk segera didaftarkan, kepada para penggiat yang belum mencatatkan karya cipta agar segera mencatatkan Hak Cipta nya pada booth layanan konsultasi KI kami hari ini hingga esok hari dan ini membutuhkan dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk dapat terus mendorong,” pungkasnya.

Sementara itu, saat menyampaikan laporan pembukaan Pelaksanaan Legal Expo yang dilaksanakan jajarannya, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan berharap Legal Expo yang dilaksanakan jajarannya dapat bermanfaat untuk masyarakat. Kakanwil Parlindungan mengatakan bahwa Legal Expo merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Lahir Kemenkumham HDKD ke-78 tahun 2023.

“Penyelenggaraan Legal Expo menjadi momentum bagi Kemenkumham untuk mendekatkan dan mengenalkan pelayanan baik itu Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Pelayanan Hukum dan HAM dari Kanwil Kemenkumham Sulbar,” sambung salah seorang Kakanwil unit Wilayah di bawah Kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu.

Artikel ini telah dibaca 11 kali

Baca Lainnya

Sosialisasi Jaminan Fidusia untuk Mewujudkan Kepastian dan Perlindungan Hukum di Sulawesi Barat

22 September 2023 - 20:19 WIB

Foto: Dok. Istimewa

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Gencar Menata Barang Milik Negara (BMN) dan Membahas Sertifikasi Tanah Hibah

22 September 2023 - 19:52 WIB

Foto: Dok. Istimewa

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Mendorong Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Kabupaten Mamasa

22 September 2023 - 19:46 WIB

Foto: Dok. Istimewa

Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar Maksimalkan Koordinasi Pengelolaan JDIH dengan Pemerintah Daerah Mamasa

22 September 2023 - 19:34 WIB

Foto: Dok. Istimewa

Koordinasi Teknis Hukum dan HAM di Bali: Peran Strategis Kantor Wilayah

22 September 2023 - 19:27 WIB

Foto: Dok. Istimewa

Andi Basmal Apresiasi Jajaran atas Suksesnya Kunker Menkumham Yasonna di Malut

22 September 2023 - 16:20 WIB

Foto: Kemenkumham Malut (Dok. Istimewa)
Trending di Hukum dan Pemerintahan