Domestik.co.id – Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) melaksanakan kegiatan Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta Reformasi Birokrasi Untuk Pencapaian Target Kinerja di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto, Rabu (04/10/2023).
Kegiatan yang di adakan di Aula Gamala Kanwil Kemenkumham Malut ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) M. Adnan, Para Kepala Divisi, para Pejabat di Kanwil Kemenkumham Malut, Serta JFT dan JFU.
Kegiatan diawali dengan sambutan selamat datang oleh Kakanwil M. Adnan, beliau menjelaskan bahwa Kanwil Kemenkumham Malut memiliki 15 Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 13 UPT Pemasyarakatan, dan 2 UPT Keimigrasian yang tersebar di Maluku Utara. Dengan jumlah ASN per Oktober 2023 pada seluruh satuan kerja sebanyak 869 ASN, dan dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), terdapat 1 satker yakni Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo yang telah meraih predikat WBK pada tahun 2022. Sementara Rutan Kelas IIB Ternate saat ini sedang dalam proses penilaian mandiri oleh TPI dan TPN.
“Dalam pelaksanaan “reformasi birokrasi berdampak”, kami terus berupaya memperkuat tata kelola organisasi dan pelayanan publik kepada stakeholders untuk mendukung pencapaian program prioritas pemerintah,” Ujarnya.
Kemudian beliau meminta arahan dan bimbingan dari Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Bapak Lucky Agung Binarto untuk dapat memberikan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi.
“Arahan dan bimbingan dari Bapak Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi kiranya menjadi penyulut dan penyemangat 8 bagi kami seluruh jajaran untuk dapat berkontribusi positif bagi Kementerian Hukum dan HAM yang kita cintai,” Ujarnya.
Kemudian dilanjutkan dengan penguatan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Lucky Agung Binarto, beliau mengatakan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo tentang Reformasi Birokrasi, ada 3 yang diperlukan Birokrasi yang Berdampak, Dirasakan langsung masyarakat, Reformasi Birokrasi Bukan Tumpukan Kertas, dan Birokrasi Lincah dan Cepat.
“Tujuan RB adalah Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik, RB ada General dan Tematik RB General Fokusnya adalah Memperbaiki Manajemen Internal Seluruh Instansi Pemerintah, RB Tematik, Mempercepat Pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional,” Jelasnya.
Lebih lanjut, beliau menjelaskan RB bekerja dengan mengurai dan menyelesaikan secara konkret akan masalah yang terkait tata kelola pada isu / program prioritas pemerintah.
“Outcome akhir yang ingin dicapai dalam RB Nasional adalah “Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik” dengan 4 (empat) indikator kinerja. Untuk mendukung outcome akhir tersebut, maka intermediate outcome Kementerian Hukum dan HAM adalah “Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersih, efektif dan berdaya saing dalam mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik” dengan indikator kinerja,“Indeks RB Kementerian Hukum dan HAM,” Ujarnya.
