domestik.co.id – Tanggal 10 Juni 1999 menjadi salah satu tonggak sejarah penting dalam konflik bersenjata di kawasan Balkan.
Pada hari itu, pasukan Serbia mulai melakukan penarikan diri dari wilayah Kosovo setelah menandatangani perjanjian dengan negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Kesepakatan ini menjadi langkah krusial dalam mengakhiri agresi militer Serbia dan membuka jalan bagi misi perdamaian internasional di wilayah yang selama bertahun-tahun dilanda kekerasan dan ketegangan etnis.
Konflik Kosovo merupakan bagian dari serangkaian konflik yang lebih luas di bekas wilayah Yugoslavia pasca-Perang Dingin.
Ketegangan antara mayoritas etnis Albania di Kosovo dan pemerintahan Serbia memuncak pada akhir 1990-an, ketika pasukan Serbia melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap kelompok separatis Kosovo Liberation Army (KLA).
Operasi ini menimbulkan korban jiwa yang sangat besar di kalangan sipil, serta mengakibatkan lebih dari 800.000 warga Kosovo mengungsi ke negara-negara tetangga.
Kekerasan yang masif ini menarik perhatian dunia internasional. NATO, yang sejak awal memantau situasi di wilayah Balkan, akhirnya memutuskan untuk melancarkan serangan udara terhadap target-target militer Serbia pada bulan Maret 1999.
Kampanye militer udara ini, yang berlangsung selama 78 hari, bertujuan untuk menghentikan tindakan represif pemerintah Serbia terhadap warga sipil di Kosovo dan memaksa Presiden Serbia saat itu, Slobodan Milošević, untuk menarik pasukannya dari wilayah tersebut.
Setelah hampir tiga bulan tekanan militer yang intens dari NATO, Serbia akhirnya setuju untuk menandatangani perjanjian dengan aliansi tersebut pada awal Juni 1999.
Perjanjian ini, yang dikenal dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1244, mengatur penghentian permusuhan, penarikan pasukan Serbia dari Kosovo, dan penempatan pasukan internasional di bawah naungan PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan.
Pada tanggal 10 Juni 1999, pelaksanaan perjanjian dimulai dengan ditariknya pasukan Serbia dari berbagai wilayah strategis di Kosovo.
Proses penarikan ini diawasi secara ketat oleh pasukan NATO yang tergabung dalam misi KFOR (Kosovo Force), yang ditugaskan untuk memastikan bahwa penarikan berlangsung sesuai dengan kesepakatan serta menjamin keamanan warga sipil.
Momen ini bukan hanya mengakhiri aksi militer Serbia di Kosovo, tetapi juga menjadi awal dari fase baru dalam rekonstruksi dan stabilisasi wilayah tersebut.
Penarikan pasukan Serbia memungkinkan ribuan pengungsi untuk kembali ke rumah mereka, meskipun prosesnya penuh dengan tantangan dan masih menyisakan luka mendalam di kalangan masyarakat.
Kehadiran pasukan penjaga perdamaian internasional juga berperan penting dalam menjaga stabilitas di Kosovo pasca-konflik.
KFOR, yang terdiri dari pasukan berbagai negara anggota NATO dan negara mitra, bertugas untuk mencegah kembalinya kekerasan, melindungi warga sipil, dan membantu membangun institusi keamanan lokal. Keberadaan mereka hingga kini masih dianggap vital dalam menjaga perdamaian yang rapuh di wilayah tersebut.
Namun demikian, meskipun penarikan pasukan Serbia telah berlangsung lebih dari dua dekade lalu, dampak konflik masih dirasakan hingga hari ini. Status politik Kosovo masih menjadi isu kontroversial di kancah internasional.
Pada tahun 2008, Kosovo secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia, namun pengakuan terhadap kemerdekaan tersebut tidak bersifat universal. Beberapa negara, termasuk Serbia, Rusia, dan Tiongkok, hingga kini menolak mengakui Kosovo sebagai negara merdeka.
Di sisi lain, banyak negara Barat, termasuk mayoritas anggota Uni Eropa dan Amerika Serikat, telah mengakui kemerdekaan Kosovo.
Ketegangan diplomatik ini kerap menjadi hambatan dalam proses normalisasi hubungan antara Serbia dan Kosovo serta dalam upaya integrasi regional ke dalam Uni Eropa.
Sejarah penarikan pasukan Serbia dari Kosovo menjadi pelajaran penting mengenai kompleksitas konflik etnis, intervensi kemanusiaan, dan peran organisasi internasional dalam menjaga perdamaian.
Tindakan NATO yang tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB saat itu menuai kritik dari sebagian kalangan, namun juga dianggap sebagai langkah tegas untuk mencegah genosida dan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih parah.
Peristiwa 10 Juni 1999 juga mencerminkan bagaimana diplomasi dan tekanan militer dapat berjalan beriringan untuk menciptakan solusi dalam krisis internasional.
Meski tak sempurna dan meninggalkan sejumlah masalah jangka panjang, penarikan pasukan Serbia membuka peluang bagi masyarakat Kosovo untuk mulai membangun kembali kehidupan mereka dalam suasana yang relatif damai.
Kini, setiap tanggal 10 Juni diperingati sebagai hari penting dalam sejarah modern Balkan. Ini bukan hanya mengenang berakhirnya konflik bersenjata di Kosovo, tetapi juga sebagai pengingat bahwa perdamaian tidak datang dengan mudah.
Butuh kerja sama internasional, keberanian politik, dan kesediaan untuk berdialog demi mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.
Kesimpulannya, penarikan pasukan Serbia dari Kosovo setelah perjanjian dengan NATO pada 10 Juni 1999 adalah momen kunci dalam sejarah internasional yang menggambarkan dinamika geopolitik, kekuatan diplomasi, dan komitmen global terhadap perlindungan hak asasi manusia. Walaupun tantangan masih ada, peristiwa ini tetap menjadi simbol dari harapan dan kemungkinan perdamaian di tengah kompleksitas konflik modern.
